Saturday , January 19 2019
Penambang timah ilegal di Bangka Belitung (Babel) bisa meraup uang yang menggiurkan, sampai Rp 1 juta per hari. (Foto: Detik/dok PT. Timah)

Ironis! Tak Miliki Tambang, Negara Tetangga Bisa Ekspor Timah

Tambang timah ilegal di kawasan Bangka Belitung (Babel) sudah terjadi selama puluhan tahun. Kondisi ini mulai menjadi perhatian pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menko Perekonomian Sofyan Djalil yang ikut blusukan ke Babel bersama Jokowi guna melihat tambang timah, mengatakan, pemerintah bertekad menyetop penyelundupan timah. (Baca: Jokowi: Timah Ilegal Harus Dipotong Mata Rantai Operasinya).

Sofyan menyatakan, negara tetangga Indonesia yang tidak memiliki tambang timah, bisa melakukan ekspor timah hingga 20 ibu ton per tahun. Sementara itu, Indonesia sebagai produsen timah terbesar kedua punya produksi 66.000 ton per tahun.

“Banyak negara yang tidak punya tambang timah, bisa mengekspor timah. Tetangga kita ini, yang tidak punya tambang tapi mengekspor timah 20 ribu ton per tahun. Dari mana timah itu? Diperkirakan timah kita yang bocor ke sana. Ini harus disetop,” tegas Sofyan di kantor Presiden, Jakarta, Senin (22/6/2015).

Terkait tambang rakyat yang marak di Babel. Pemerintah ingin mengajak tambang-tambang ini bekerjasama dan diwadahi dalam suatu badan usaha, dengan pengawasan PT. Timah Tbk.

“Dengan adanya wadah ini rakyat bisa mengelola timah, tapi menjual kepada PT. Timah. Selama ini yang terjadi mereka nggak menjual ke PT. Timah karena dikenakan pajak dan lain-lain. Intinya bagaimana kita memberikan wilayah PT. Timah itu bisa dikelola oleh rakyat dengan cara yang benar dan diawasi. Termasuk salah satu ketentuan tambang rakyat yang tidak boleh pakai alat berat, ini harus dicari jalan keluarnya,” papar Sofyan.

Sofyan mengatakan, pekan ini, dirinya akan memanggil kepala daerah Babel terkait tambang ilegal tersebut, dan juga PT Timah, agar duduk bersama. Sofyan akan mengambil langsung penyelesaian masalah ini.

Ketika ditanya apakah negara tetangga itu Singapura dan Malaysia? “Iya, mereka besar ekspornya. Kalau itu bisa kita setop, paling mudah caranya setop di laut dan di darat kita governance harus baik. Saya pikir bisa. Yang penting kita tegakkan hukum” cetus Sofyan. (dtc)

Check Also

Pemerintah Akui Kebijakan Hilirisasi Harus Direvisi Agar Konsisten

Pemerintah Akui Kebijakan Hilirisasi Harus Direvisi Agar Konsisten – Menteri ESDM Sudirman Said menegaskan bahwa …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *